Batam, TARGETRILIS.COM — Stabilitas daerah tidak lahir dari satu tangan. Ia dibangun dari kekompakan para pemimpin yang memiliki kewenangan berbeda, tetapi mampu berdiri dalam satu barisan ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan.
Pesan itulah yang ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Tito mengingatkan, setiap unsur Forkopimda memiliki “power” masing-masing. Namun, kekuatan tersebut akan kehilangan daya jika berjalan sendiri-sendiri.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito.
Menurutnya, persoalan daerah semakin kompleks. Politik, hukum, keamanan, pembangunan hingga tekanan ekonomi membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi.
Karena itu, Forkopimda tidak boleh baru duduk bersama ketika masalah sudah membesar.
Tito mendorong rapat koordinasi dilakukan secara rutin, setidaknya satu atau dua bulan sekali. Bahkan, pertemuan informal antarpimpinan dinilai penting untuk membangun komunikasi, kedekatan dan rasa saling percaya.
Sebab, di balik meja pemerintahan, ketidakharmonisan antarpimpinan dapat menjadi rem bagi pembangunan. Sebaliknya, kekompakan dapat menjadi mesin penggerak penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Ekonomi Jangan Sampai Kehilangan Momentum
Di tengah situasi tersebut, Tito meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda di Sumatera menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen disebutnya sebagai capaian positif yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.
Namun, angka nasional tersebut tidak boleh membuat daerah terlena. Tito melihat masih terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah.
Kepulauan Riau dan Lampung, misalnya, disebut mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.
Sementara daerah lainnya diminta bekerja lebih keras. Koordinasi harus diperkuat, aktivitas ekonomi harus digerakkan, dan belanja pemerintah harus dipastikan benar-benar memberi dampak terhadap masyarakat.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” tegasnya.
Ketika Harga Pangan Naik, Stabilitas Bisa Terancam
Tito juga mengingatkan ancaman yang kerap luput dari perhatian: harga pangan.
Kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, bukan sekadar persoalan ekonomi. Dampaknya dapat merembet langsung ke kehidupan masyarakat dan pada akhirnya memengaruhi keamanan hingga stabilitas politik.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak boleh dibebankan hanya kepada kepala daerah. Seluruh unsur Forkopimda harus mengambil bagian sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi Tito, daerah yang stabil adalah fondasi bagi ekonomi yang tumbuh. Sebaliknya, ketika koordinasi melemah, harga tidak terkendali dan persoalan dibiarkan menumpuk, pembangunan pun dapat kehilangan pijakan.
Pesan Mendagri akhirnya mengerucut pada satu hal: kekuatan pemerintah daerah terletak pada soliditas.
Jika para pemimpin mampu mengesampingkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan, berbagai persoalan dapat dihadapi bersama. Tetapi jika Forkopimda berjalan sendiri-sendiri, persoalan kecil pun berpotensi berubah menjadi persoalan besar.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, jajaran Forkopimda se-Sumatera serta pejabat terkait lainnya.
Puspen Kemendagri
