Lebak, Banten — Organisasi Masyarakat Badak Banten (BB) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten mendesak Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten untuk segera membayar proyek pemeliharaan Kantor Urusan Agama (KUA) di 12 titik. Ormas tersebut menilai pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari oknum pegawai Bidang Urais Kanwil Kemenag Banten.
H. Rukmanul Hatta atau yang akrab disapa Manul, pengurus Ormas Badak Banten, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran prosedur dan dugaan konspirasi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami datang untuk mempertanyakan proyek pemeliharaan gedung KUA yang hingga saat ini belum juga dibayarkan kepada pelaksana pengerjaan,” ujar H. Manul usai pertemuan dengan Kakanwil dan jajaran di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan, apabila tidak ada penyelesaian, pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Tipikor Polda Banten.
“Kalau Kemenag Kanwil Banten tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan pembayaran proyek ini, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Dr. H. Amrullah, M.S.I, mengaku awalnya tidak mengetahui persoalan tersebut. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Ormas BB, dirinya menyatakan akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Bidang Urais terkait pembayaran proyek.
“Saya tidak tahu menahu soal ini, yang lebih paham Kabid Urais. Tapi nanti akan kami bicarakan untuk mencari solusi penyelesaiannya,” kata Amrullah.
“Saya juga belum tahu berapa titik yang belum dibayar,” tambahnya.
Di sisi lain, Kabid Urais Kemenag Banten, yang akrab disapa Ucok, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan revisi anggaran perubahan untuk menuntaskan pembayaran proyek tersebut.
“Pasti diselesaikan. Saat ini saya sedang mengerjakan revisi anggaran perubahan. Sementara, empat titik sudah saya selesaikan pembayarannya,” ujarnya.
Pertemuan antara Ormas BB dan pihak Kanwil Kemenag Banten berakhir tanpa kepastian waktu pembayaran proyek kepada pelaksana. Karena tidak adanya kejelasan tersebut, Ormas BB menegaskan akan melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum.(asep)
0 Komentar