Jakarta, TARGETRILIS.COM — Posyandu tak lagi boleh dipandang sebatas tempat penimbangan balita atau pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Posyandu kini didorong menjadi salah satu ujung tombak pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian, menyerukan percepatan transformasi Posyandu agar mampu mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus
Pesan tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka kegiatan Posyandu Menyapa bertema Transformasi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara virtual, Rabu (12/8/2026).
“Posyandu sudah bertransformasi. Tidak hanya satu pelayanan, tapi juga menjadi enam pelayanan minimal,” ujar Tri Tito.
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan momentum besar bagi Posyandu untuk memperluas manfaatnya di tengah masyarakat.
Transformasi itu sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang memperkuat posisi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
ENAM BIDANG, SATU MISI
Enam bidang SPM yang menjadi sasaran transformasi Posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial.
Artinya, Posyandu diharapkan tidak lagi bekerja dalam ruang yang sempit. Perannya diperluas menjadi bagian dari ekosistem pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Tri Tito menilai perubahan tersebut harus dibarengi komunikasi dan pembinaan yang kuat.
Melalui Posyandu Menyapa, komunikasi antara Tim Pembina Posyandu pusat dengan daerah diharapkan tidak berhenti pada instruksi satu arah.
Sebaliknya, daerah dapat menyampaikan persoalan, berbagi pengalaman, memperkenalkan inovasi, sekaligus menularkan praktik baik kepada wilayah lainnya.
“Komunikasi ini tidak hanya satu arah, tapi juga dua arah,” katanya.
SELURUH POSYANDU HARUS TERDATA
Di balik agenda besar transformasi tersebut, terdapat pekerjaan rumah yang tak kalah penting: pendataan seluruh Posyandu di Indonesia.
Tri Tito mendorong setiap Posyandu melakukan registrasi agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi Posyandu di berbagai daerah.
“Target yang kita harapkan adalah adanya registrasi dari setiap Posyandu yang ada di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui Posyandu mana yang telah menjalankan enam bidang SPM, sekaligus menentukan bentuk pembinaan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
POSYANDU MILIK MASYARAKAT
Tri Tito mengingatkan, transformasi Posyandu tidak akan berhasil jika hanya menjadi program pemerintah.
Posyandu adalah milik masyarakat. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, kader, pengurus Posyandu, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia pun berharap terbentuk jejaring Posyandu nasional yang semakin kuat.
Inovasi yang berhasil di satu daerah dapat dibagikan dan dikembangkan di daerah lain, dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Transformasi itu pada akhirnya bukan sekadar perubahan nama atau penambahan tugas.
Ini adalah pertaruhan untuk menjadikan Posyandu lebih kuat, lebih modern, dan lebih dekat dengan rakyat.
Dari meja pelayanan desa hingga kebutuhan dasar masyarakat, Posyandu diharapkan hadir sebagai garda terdepan pelayanan publik berbasis masyarakat.
Sumber: Puspen Kemendagri
