Lebak Banten, TARGETRILIS.COM - Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mekarrahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi perhatian publik. Kegiatan budidaya ikan lele di Kampung Bunut yang sebelumnya disorot karena diduga mangkrak kini mendapat tanggapan resmi dari Ketua BUMDes, Barudin.
Dalam keterangannya tertanggal 28 Oktober 2026, Barudin meluruskan informasi mengenai nilai anggaran kegiatan budidaya ikan lele tersebut. Jika sebelumnya anggaran disebut mencapai Rp171 juta, berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), nilai kegiatan tercatat sebesar Rp174.264.000.
Dana tersebut, menurut Barudin, bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.
Perbedaan nominal anggaran tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipahami publik secara utuh, terutama berkaitan dengan perencanaan, realisasi penggunaan dana, kondisi sarana budidaya, serta hasil usaha yang telah dicapai.
Ketua BUMDes Sebut Usaha Masih Berjalan
Menanggapi dugaan mangkraknya kegiatan budidaya ikan lele di Kampung Bunut, Barudin menegaskan bahwa usaha tersebut masih berjalan. Namun, ia mengakui adanya kendala pasokan air akibat kondisi cuaca kemarau yang menyebabkan sejumlah kolam mengalami kekurangan air.
Menurutnya, kondisi kolam akan dievaluasi berdasarkan keadaan di lapangan untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjelaskan kondisi usaha BUMDes saat ini. Meski demikian, kondisi operasional kolam, jumlah kolam yang masih aktif, populasi ikan, serta hasil panen perlu dilihat secara langsung agar masyarakat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan usaha tersebut.
Penggunaan Anggaran Perlu Terukur dan Transparan
Terkait penggunaan anggaran, Barudin menjelaskan bahwa dana kegiatan digunakan untuk sejumlah kebutuhan, antara lain perbaikan kolam, pengadaan benih ikan, pakan, dan sarana pendukung budidaya lainnya.
Ia menyatakan bahwa rincian penggunaan dana mengacu pada bukti transaksi dan laporan keuangan yang tersedia.
Barudin juga menyebut dokumen laporan penggunaan dana, keuangan, dan kegiatan telah tersedia untuk diperiksa sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Ia turut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat.
Namun, keterangan mengenai pemeriksaan tersebut masih perlu diperjelas melalui dokumen resmi, termasuk waktu pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta hasil atau rekomendasi yang diberikan. Hal ini penting agar informasi mengenai pengawasan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat.
Pemeriksaan administrasi dan keuangan juga perlu dipahami secara proporsional, karena tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai efektivitas usaha, kondisi aset, maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Evaluasi dan Tanggung Jawab Pengurus
Barudin menjelaskan bahwa pengelolaan usaha dilaksanakan oleh pengurus BUMDes sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Mekarrahayu untuk mengevaluasi kondisi usaha dan merumuskan langkah perbaikan.
Ia menegaskan komitmen pengurus untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan usaha, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan demi kepentingan masyarakat Desa Mekarrahayu.
Publik Berhak Mengetahui Hasil Usaha
Pengelolaan BUMDes yang menggunakan dana publik tidak cukup hanya dinilai dari tersedianya dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban. Keberhasilan program juga perlu dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, keberlangsungan operasional, kondisi aset, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, sejumlah aspek masih penting untuk ditelusuri lebih lanjut, di antaranya realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp174.264.000, kondisi fisik kolam budidaya, jumlah benih yang ditebar, kebutuhan pakan, hasil panen, pendapatan usaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli desa apabila telah ada.
Penelusuran tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan, melainkan untuk memastikan pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Dengan adanya klarifikasi dari Ketua BUMDes, masyarakat kini memperoleh penjelasan awal mengenai sumber anggaran, nilai RAB, kondisi usaha, serta rencana evaluasi. Tahap selanjutnya adalah memastikan keterangan tersebut selaras dengan dokumen administrasi dan kondisi nyata di lapangan.
Transparansi bukan sekadar menyampaikan angka anggaran, melainkan juga menjelaskan bagaimana dana digunakan, apa hasil yang diperoleh, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
PEWARTA: M.ZUHRI
