DIDUGA ADA KEJANGGALAN KEPENGURUSAN FORUM PENERIMA HIBAH, KING NAGA DAN KETUA BELONG DESAK KEJARI LEBAK USUT TUNTAS!
Lebak Banten, TARGETRILIS.COM - Pengelolaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Lebak kembali menuai sorotan keras. Kali ini, giliran keberadaan dan kapasitas Ketua Forum Penerima Dana Hibah yang dipertanyakan. Aktivis sosial sekaligus Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, Ade Surnaga alias King Naga, bersama Ketua BPPKB Banten DPC Lebak, Belong, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan kejanggalan tersebut.
Persoalan ini bukan perkara sepele. Dana hibah merupakan uang publik yang pengajuan, penyaluran, pengelolaan, hingga pertanggungjawabannya wajib mengikuti ketentuan hukum. Karena itu, legalitas organisasi dan kredibilitas kepengurusan forum penerima hibah harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi.
King Naga mempertanyakan informasi mengenai latar belakang pekerjaan Ketua Forum Penerima Dana Hibah yang diduga merupakan pekerja sektor informal atau office boy (OB). Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi untuk memastikan apakah proses penunjukan dan persyaratan kepengurusan telah berjalan sesuai ketentuan.
Bahkan, ia mencurigai adanya kemungkinan penggunaan figur tertentu hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, sementara pihak lain diduga berada di balik pengelolaan maupun pengambilan keputusan. Dugaan tersebut, tegasnya, harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
"Kami tidak ingin dana hibah yang bersumber dari uang rakyat dikelola melalui kepengurusan yang tidak jelas. Kami mempertanyakan legalitas, proses penunjukan, dan siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada orang yang hanya dipasang sebagai ketua, sementara pihak lain yang mengendalikan semuanya," tegas King Naga.
Sebagai bentuk keseriusan menyampaikan aspirasi, King Naga bersama Ketua Belong dan jajaran organisasinya mendatangi Kantor Kejari Lebak. Mereka mendesak kejaksaan tidak sekadar menerima laporan sebagai dokumen formal, tetapi melakukan penelaahan dan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Ada sejumlah hal yang menjadi tuntutan untuk ditelusuri, mulai dari legalitas forum, proses pembentukan kepengurusan, persyaratan penerima hibah, dokumen pengajuan dan verifikasi, proses pencairan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
King Naga juga meminta agar aliran dana ditelusuri untuk memastikan siapa pihak yang menerima, menguasai, dan menggunakan anggaran tersebut.
"Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan. Tetapi apabila ditemukan manipulasi administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau indikasi kerugian keuangan negara, kami meminta siapa pun yang terlibat diproses sesuai hukum. Jangan ada tebang pilih!" tandasnya.
Sementara itu, Ketua BPPKB Banten DPC Lebak, Belong, turut mendesak agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, pengelolaan dana hibah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas karena menyangkut kepentingan masyarakat serta keuangan daerah.
KEJARI JANGAN BERHENTI PADA PENERIMAAN DOKUMEN
Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, perwakilan Kejari Lebak telah menerima dokumen yang diserahkan rombongan King Naga dan Ketua Belong. Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa dokumen aspirasi tersebut akan ditelaah lebih lanjut.
Namun, penerimaan dokumen tentu bukan akhir dari persoalan. Publik menunggu tindak lanjut yang terukur untuk memastikan apakah dugaan kejanggalan kepengurusan forum penerima hibah tersebut hanya persoalan administrasi atau mengandung unsur pelanggaran hukum.
Redaksi menegaskan bahwa dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan belum merupakan kesimpulan adanya tindak pidana.
Ketua Forum Penerima Dana Hibah maupun instansi pemerintah terkait diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Siapa pun yang terlibat dalam penyimpangan anggaran, apabila terbukti secara hukum, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pewarta: MZ
