Lebak Banten, TARGETRILIS.COM – Pengelolaan anggaran BUMDes Rahyu Mandiri, Desa Mekarahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, menuai sorotan tajam. Perbedaan mencolok antara dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diterima redaksi dengan jawaban tertulis pengurus BUMDes memunculkan tanda tanya serius terkait transparansi dan pertanggungjawaban dana sebesar Rp170 juta.
Dua persoalan mencuat sekaligus. Anggaran pengeboran sumber mata air senilai Rp20 juta tercantum dalam dokumen, tetapi keberadaan sumur bor belum ditemukan dalam peninjauan lapangan awak media. Tak hanya itu, jumlah pengadaan bibit ikan lele juga menunjukkan perbedaan signifikan: dokumen mencatat 20.000 ekor, sedangkan pengurus menyebut sekitar 79.000 ekor.
Perbedaan tersebut tidak bisa dianggap persoalan administratif biasa. Ketika dokumen anggaran dan keterangan pengelola tidak menunjukkan kesesuaian, transparansi penggunaan uang BUMDes patut dipertanyakan dan perlu ditelusuri
Pimpinan Umum Ormas Komando HAM sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Pengacara Independen Indonesia, M. Indra Gunawan, S.H., M.H., CHL., CPS., CMed., CCD., CIRP, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia mendorong agar pengelolaan anggaran BUMDes Rahyu Mandiri diperiksa secara objektif, baik dari sisi administrasi maupun realisasi fisik di lapangan.
Rp20 JUTA ANGGARAN SUMUR BOR: DOKUMEN ADA FISIKNYA DIPERTANYAKAN!
Pos anggaran pengeboran sumber mata air senilai Rp20 juta menjadi salah satu persoalan paling krusial.
Dokumen RAB yang diterima redaksi mencantumkan alokasi tersebut. Namun, berdasarkan peninjauan lapangan awak media, sumur bor yang dimaksud belum ditemukan di lokasi pemeriksaan.
Ironisnya, pengurus BUMDes Rahyu Mandiri, Barudin, melalui jawaban tertulis justru menyatakan bahwa RAB yang menjadi pegangan pengurus tidak mencantumkan anggaran sumur bor sebesar Rp20 juta.
Lantas, dokumen mana yang sebenarnya menjadi dasar pengelolaan anggaran?
Jika pengurus menyatakan tidak pernah menganggarkan pengeboran sumur bor, siapa yang menerbitkan atau menyusun dokumen yang mencantumkan alokasi Rp20 juta tersebut? Apabila anggaran itu pernah direncanakan, bagaimana status pelaksanaannya dan di mana bukti pertanggungjawabannya?
Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan penjelasan normatif. Harus ada dokumen resmi, bukti transaksi, dan kejelasan realisasi.
DATA BIBIT LELE JOMPLANG! 20.000 EKOR DALAM RAB, PENGURUS MENYEBUT 79.000 EKOR
Persoalan kedua tak kalah serius. Dokumen yang diterima redaksi mencantumkan pengadaan 20.000 ekor bibit ikan lele ukuran 5–7 sentimeter dengan anggaran Rp30 juta untuk perhitungan tiga kali panen.
Namun, Barudin selaku pengurus BUMDes menyampaikan jumlah bibit yang telah ditebar mencapai kurang lebih 79.000 ekor.
Perbedaan sekitar 59.000 ekor ini wajib dijelaskan secara transparan.
Apakah terdapat pengadaan tambahan? Dari mana sumber pembiayaannya? Berapa jumlah pembelian setiap periode? Siapa pemasoknya? Di mana nota pembelian, bukti pembayaran, dan catatan penebaran bibit tersebut?
Jika jumlah 79.000 ekor merupakan akumulasi beberapa kali pengadaan, pengurus harus mampu menunjukkan rincian serta dokumen pendukungnya.
Jangan sampai persoalan angka hanya berhenti pada pernyataan tanpa bukti yang bisa diverifikasi.
INDRA GUNAWAN DESAK PENELUSURAN: UANG BUMDes BUKAN UNTUK DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA ASAL-ASAL
M. Indra Gunawan menekankan bahwa pengelolaan dana BUMDes harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang dibelanjakan wajib memiliki dasar perencanaan, bukti transaksi, serta realisasi yang jelas.
Menurutnya, pengurus tidak cukup hanya menyampaikan bahwa usaha budidaya ikan lele telah berjalan. Seluruh komponen anggaran, mulai dari pembangunan kolam, pengeboran sumber air, pembelian bibit, pakan, biaya operasional, hingga hasil panen dan pemasukan kas BUMDes harus dapat diperiksa.
Anggaran Rp170 juta merupakan dana yang harus dipertanggungjawabkan secara serius.
Indra Gunawan menyampaikan akan mendorong pemerintah desa, pihak pengawas, dan instansi berwenang melakukan penelusuran terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban BUMDes Rahyu Mandiri.
Apabila pemeriksaan menemukan bukti ketidaksesuaian yang mengarah pada dugaan penyimpangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
KEPALA DESA DAN PENGURUS JANGAN TUTUP MATA, PUBLIK BERHAK TAHU!
Pengelolaan BUMDes bukan urusan internal pengurus semata. Dana yang dikelola harus dipertanggungjawabkan sesuai sumber anggaran, ketentuan, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Kepala Desa Mekarahayu sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai pengawasan terhadap BUMDes, termasuk bagaimana memastikan kegiatan dan penggunaan anggarannya berjalan sesuai perencanaan.
Redaksi meminta agar dokumen RAB resmi, perubahan anggaran apabila ada, bukti pencairan, nota pembelian bibit, bukti pengeboran, laporan operasional, serta laporan hasil usaha dapat diperiksa oleh pihak berwenang.
Perlu ditegaskan, perbedaan dokumen dan keterangan pengurus belum membuktikan adanya tindak pidana. Namun, persoalan tersebut cukup menjadi dasar untuk mendorong pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh.
Pengurus BUMDes Rahyu Mandiri, Barudin, Kepala Desa Mekarahayu, dan pihak terkait tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kini publik menunggu jawaban konkret: Rp20 juta untuk sumur bor itu sebenarnya dialokasikan untuk apa? Mengapa dokumen mencatat 20.000 bibit, sementara pengurus menyebut sekitar 79.000 ekor? Dan bagaimana pertanggungjawaban seluruh anggaran Rp170 juta tersebut?
Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan yang dapat dibuktikan
BUMDes bukan tempat berlindung di balik laporan administratif. Uang yang dikelola harus jelas asal, penggunaan, dan hasilnya. Jika seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, tunjukkan buktinya. Jika ditemukan penyimpangan, jangan ada yang kebal dari pemeriksaan.
TRANSPARANSI HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DIUCAPKAN!
Pewarta: MZ
Penerbit: redaksi
