Lebak Banten, TARGETRILIS.COM - Menjelang peringatan Hari Guru Nasional, dugaan permintaan iuran sebesar Rp10.000 per siswa di SDN 3 Cisimeut Raya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan tajam. Praktik pengumpulan dana di lingkungan pendidikan tersebut dituntut mendapat penjelasan terbuka. Jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan penghormatan terhadap guru justru menjadi beban tambahan bagi orang tua dan wali murid.
Berdasarkan data pada laman Sekolah Kita Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), SDN 3 Cisimeut Raya tercatat memiliki 145 peserta didik, terdiri atas 83 siswa laki-laki dan 62 siswa perempuan, dengan enam rombongan belajar.
Jika dugaan permintaan iuran Rp10.000 tersebut benar diberlakukan kepada seluruh siswa, potensi dana yang terkumpul mencapai Rp1.450.000.
Angka tersebut memang terlihat tidak besar. Namun, persoalannya bukan semata-mata nominal uang, melainkan menyangkut prinsip transparansi, mekanisme pengumpulan dana, dan perlindungan terhadap hak peserta didik.
Pertanyaan mendasarnya: apakah dana tersebut benar-benar bersifat sukarela, atau justru menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap siswa?
PUNGUTAN WAJIB TANPA DASAR JANGAN DIBENARKAN!
Sekolah tidak boleh menjadikan kegiatan peringatan Hari Guru sebagai alasan untuk membebankan pungutan wajib kepada peserta didik maupun orang tua tanpa dasar dan mekanisme yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur larangan bagi komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Sumbangan pendidikan harus dibedakan secara tegas dari pungutan. Sumbangan bersifat sukarela, tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya, serta tidak boleh disertai tekanan atau kewajiban pembayaran.
Apabila benar terdapat permintaan pembayaran yang bersifat wajib, terlebih jika disertai tekanan atau konsekuensi terhadap siswa yang tidak membayar, persoalan tersebut patut ditelusuri oleh pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai anak didik menjadi korban tekanan psikologis hanya karena orang tuanya tidak mampu memenuhi permintaan dana kegiatan sekolah.
Pendidikan bukan tempat untuk menormalisasi pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya!
KEPALA SEKOLAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN PENJELASAN!
Publik kini menunggu keterbukaan Kepala Sekolah SDN 3 Cisimeut Raya.
Sejumlah pertanyaan mendasar harus dijawab secara transparan:
- Siapa yang menggagas permintaan iuran Rp10.000 per siswa tersebut?
- Apakah benar iuran diminta kepada seluruh 145 peserta didik?
- Apakah pembayaran bersifat sukarela atau diwajibkan?
- Apakah rencana pengumpulan dana telah dibahas bersama orang tua atau komite sekolah?
- Untuk apa dana tersebut digunakan dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?
- Apakah siswa yang tidak membayar tetap mendapatkan perlakuan dan pelayanan pendidikan yang sama?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan bagian dari upaya meminta transparansi terhadap praktik pengumpulan dana di lingkungan pendidikan.
DINAS PENDIDIKAN LEBAK DIMINTA TURUN TANGAN
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, S.T., M.Si., juga diminta memberikan perhatian serius terhadap informasi tersebut.
Evaluasi dan penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah mekanisme pengumpulan dana di SDN 3 Cisimeut Raya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dinas Pendidikan jangan hanya menunggu persoalan membesar. Pengawasan harus dilakukan agar tidak ada peserta didik maupun orang tua yang merasa terpaksa mengeluarkan uang demi kegiatan sekolah.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan secara objektif dan sesuai aturan.
AWAK MEDIA BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Redaksi meminta Kepala Sekolah SDN 3 Cisimeut Raya memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan permintaan iuran tersebut.
Pihak sekolah, komite sekolah, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, atau informasi tambahan berdasarkan fakta.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan koreksi apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta terverifikasi.
Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan pengawasan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
HARI GURU BUKAN ALASAN MEMBEBANI WALI MURID!
Peringatan Hari Guru Nasional seharusnya menjadi momentum penghormatan terhadap jasa dan pengabdian para pendidik, bukan justru memunculkan persoalan pembiayaan yang tidak transparan.
Jangan sampai semangat menghargai guru berubah menjadi beban bagi orang tua.
Prinsipnya jelas: tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada tekanan terhadap siswa, dan tidak boleh ada pungutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dunia pendidikan harus menjadi tempat menanamkan karakter, kejujuran, dan keadilan. Bukan tempat peserta didik dihadapkan pada persoalan pembayaran yang tidak jelas dasar dan pertanggungjawabannya.
Kini publik menunggu jawaban pihak sekolah dan langkah nyata Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Transparansi harus dijunjung tinggi, hak siswa wajib dilindungi, dan setiap dugaan penyimpangan harus ditelusuri secara objektif.

