Ticker

6/recent/ticker-posts

KING BADAK DESAK KAPOLRI USUT TAMBANG EMAS ILEGAL DI EKS LAHAN PT SBJ, DENDA Rp3 MILIAR JADI SOROTAN


Lebak Banten, TARGETRILIS.COM - Dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di lahan eks PT Samudera Banten Jaya (SBJ), Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Badak Banten Perjuangan (BBP), Eli Sahroni alias King Badak, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto (SAS) turun tangan dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan tersebut.

Desakan keras itu muncul menyusul putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar kepada PT SBJ. Putusan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan eksekusi denda dan pengawasan terhadap lahan bekas pertambangan perusahaan tersebut.

Dalam amar putusan disebutkan, apabila denda tidak dibayarkan paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda korporasi dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk disetorkan ke kas negara.

Denda Rp3 Miliar dan Dugaan Aktivitas Tambang Jadi Dua Persoalan Serius

King Badak menilai, persoalan eks lahan PT SBJ tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan semata. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bagaimana status perizinan, penguasaan, serta pemanfaatan kawasan tersebut setelah berakhirnya izin pertambangan.

Menurut Eli Sahroni, apabila Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan tanpa dasar perizinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jangan sampai lahan yang bermasalah secara hukum justru kembali dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan tanpa kejelasan izin. Negara harus hadir dan memastikan seluruh kegiatan di kawasan tersebut berjalan sesuai hukum," tegas Eli Sahroni.

Ia juga menyoroti putusan terhadap PT SBJ terkait perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pencemaran air yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Tim Investigasi BBP Telusuri Dugaan Penambangan

Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi BBP dan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, Eli Sahroni menyebut adanya dugaan aktivitas penambangan emas yang masih berlangsung di kawasan eks lahan PT SBJ sejak pascaputusan pengadilan pada 19 Desember 2024 hingga pertengahan 2026.

Aktivitas tersebut diduga melibatkan penambang tradisional atau yang dikenal dengan sebutan gurandil, serta kelompok yang disebut-sebut memiliki jaringan pengepul hasil tambang.

Lebih jauh, muncul informasi mengenai sosok berinisial NS yang diduga dikaitkan dengan pemberian rasa aman terhadap aktivitas pertambangan tersebut.

Namun, BBP menegaskan bahwa informasi mengenai sosok berinisial NS maupun dugaan keterlibatan pihak lain masih sebatas informasi awal dan belum merupakan fakta hukum. Kebenarannya harus dibuktikan melalui penyelidikan profesional oleh aparat penegak hukum.

"Kami tidak menuduh atau menghakimi siapa pun. Tetapi informasi yang berkembang di lapangan harus ditindaklanjuti. Jika memang ada pihak yang terlibat, siapa pun orangnya, harus diperiksa berdasarkan bukti dan fakta hukum," ujar King Badak.

Kapolri dan Kejaksaan Agung Diminta Tidak Tutup Mata

King Badak secara terbuka meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto dan Kejaksaan Agung memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Menurutnya, ada dua persoalan besar yang harus ditangani secara bersamaan.

Pertama, memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait kewajiban pembayaran denda Rp3 miliar oleh PT SBJ sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, mengusut dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan eks lahan PT SBJ, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga mengorganisasi, memfasilitasi, maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

"Kami mendesak Kapolri segera memerintahkan penyelidikan mendalam. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan jaringan," tandasnya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum apabila terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

"Siapa pun dia, masyarakat biasa, tokoh, ataupun pejabat, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, harus diproses sesuai ketentuan. Jangan biarkan kekayaan alam negara dikeruk tanpa pertanggungjawaban," tegasnya.

Negara Jangan Sampai Dirugikan Dua Kali

King Badak mengingatkan, lambannya penanganan persoalan tersebut berpotensi membuka ruang bagi praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Ia berharap aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan lapangan, menelusuri legalitas aktivitas pertambangan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memastikan status dan pengamanan aset eks lahan PT SBJ.

"Jangan sampai negara dirugikan dua kali. Persoalan denda miliaran rupiah harus jelas penyelesaiannya, sementara dugaan emas yang dikeruk dari lahan bermasalah juga harus diusut. Jangan biarkan kekayaan alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi rakyat justru dinikmati pihak-pihak yang tidak berhak," pungkas Eli Sahroni.

Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan konfirmasi kepada PT SBJ, pihak berinisial NS, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.   

Sumber: Ketua Umum BBP H.Eli Sahroni