Jakarta, TARGETRILIS.COM – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian. Pengacara internasional, Erles Rareral, S.H., M.H., melontarkan pandangan tegas terkait wacana calon Wakil Presiden. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto sebaiknya tidak perlu mengusulkan nama calon Wakil Presiden hingga tahun 2029.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah berbagai dinamika politik yang berkembang. Menurut Erles, pembahasan mengenai figur calon pemimpin nasional tidak seharusnya terlalu dini diarahkan kepada nama-nama tertentu. Pemerintahan saat ini masih memiliki tanggung jawab besar yang harus dituntaskan.
Erles berpandangan, Presiden Prabowo perlu memusatkan perhatian pada amanah pemerintahan, merealisasikan program pembangunan, memperkuat perekonomian, serta menjawab berbagai persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
"Presiden Prabowo sebaiknya tidak usah mengusulkan nama calon Wakil Presiden sampai 2029. Biarkan proses demokrasi berjalan sesuai mekanisme dan aturan konstitusi," demikian pandangan Erles Rareral.
JANGAN BIARKAN DINAMIKA KEKUASAAN MENGGESER KEPENTINGAN RAKYAT!
Menurut Erles, demokrasi membutuhkan ruang yang terbuka bagi seluruh elemen bangsa. Partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai kekuatan politik memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baginya, yang jauh lebih penting saat ini adalah bagaimana pemerintah membuktikan komitmennya melalui kerja nyata. Janji pembangunan harus diwujudkan, kesejahteraan masyarakat harus diperjuangkan, dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu.
Wacana mengenai calon Wakil Presiden hingga 2029, menurut pandangan tersebut, sebaiknya tidak menjadi agenda yang mendominasi perhatian publik ketika masih banyak pekerjaan pemerintahan yang harus diselesaikan.
PESAN TEGAS DI TENGAH DINAMIKA POLITIK
Pernyataan Erles Rareral menjadi bagian dari suara kritis terhadap dinamika politik nasional. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional, bukan sekadar persoalan perebutan posisi dan pengaruh politik.
Kini, perhatian publik tetap tertuju pada bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan mandatnya hingga akhir masa jabatan. Adapun proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Rakyat menunggu bukti kerja, bukan sekadar riuh wacana politik.
Sumber: Erles Rareral, S.H., M.H.,
